Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Dasar Hukum atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Keputusan Menteri Hukum dan HAM ini merupakan respon dari adanya regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
Perlu anda ketahui bahwa Kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Posisi nya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Kemenkumham dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: “Departemen Kehakiman” (1945–1999), “Departemen Hukum dan Perundang-undangan” (1999–2001), “Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia” (2001-2004), “Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia” (2004–2009), dan “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” (2009–sekarang).
Dampak Kegiatan Usaha Tanpa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Bahkan Tanpa Legalitas
Masih banyak orang yang memandang bahwa mengurus legalitas membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Sering kali dalam pengurusannya hal ini diabaikan, padahal legalitas yang dianggap merepotkan ini menjadi modal utama untuk berkembang lebih jauh.
Tidak terpenuhinya legalitas akan membuat orang, instansi pemerintah, instansi swasta, tidak percaya atas kompetensi penyedia jasa dan merupakan hal yang wajar ketika pihak pemberi kerja ingin mengetahui kualitas dan kecakapan calon penerima kerja dengan melihat apakah legalitasnya telah terpenuhi atau tidak.
Badan usaha atau badan hukum yang tidak mengantongi legalitas lengkap sudah tentu melanggar peraturan di Indonesia dan sangat mungkin akan mendapatkan kendala di kemudian hari. Tentu hal ini merupakan risiko yang akan diterima dan menyebabkan kredibilitasnya diragukan oleh calon kliennya termasuk di dalamnya praktik Hipnoterapi.
Apakah anda bersedia jika mobil anda di perbaiki oleh teknisi yang kredibilitas nya diragukan?
Jika sebuah mobil saja anda tidak bersedia bagaimana dengan anda atau keluarga anda? Ingat cara kerja hipnoterapi itu memberikan afirmasi terhadap Alam Bawah Sadar manusia di saat otak manusia berada pada gelombang tetha (4 hz – 8 hz).
Seseorang di katakan ahli dan legal jika memiliki sertifikasi hipnosis yang di keluarkan oleh lembaga profesi hipnosis, tentu lebih bagus lagi jika lembaga tersebut merupakan rekanan dari Kementerian Kesehatan.
Selain itu dalam menjalankan praktiknya, mereka sudah sepatutnya mengantongi STPT yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat.
Lalu bagaimana dengan Hipnoterapis Wahana Bahagia? Anda dapat melihat STPT nya disini.
Untuk itu pahami bagaimana Tips Memilih Ahli Hipnoterapi yang tepat.
Apakah Wahana Bahagia Telah Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM?
Apakah anda sudah tahu tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018? Sebagai respon dari peraturan tersebut Wahana Bahagia telah terdaftar di Kemenkumham dan bukti nya dapat di lihat disini.
Selain itu telah terdaftar juga dalam Portal Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM yang dapat di lihat disini.
Tercapainya keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban, sudah sepatutnya seseorang harus mengetahui posisinya, dalam hal ini posisinya sebagai warga negara. Jika seseorang mengetahui posisinya, maka mudah saja untuk mengetahui apa saja kewajiban dan haknya.
Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada hakikatnya warga negara adalah orang asal Indonesia maupun bukan, yang sudah disahkan dengan undang-undang.
Artinya siapapun yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia berkewajiban mentaati payung hukum, regulasi dan segenap peraturan yang ada di dalamnya.
